Download

Kumpulan Naskah Penerima Beasiswa Liputan Implementasi UU KIP

Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi. Buku ini mengemukakan sejumlah kasus contoh aktual penyebab tidak jalannya UU KIP. Seperti ketidaksiapan aparat menghadapi keterbukaan, budaya ketertutupan informasi, lemahnya sosialisasi hingga soal posisi keterbukaan informasi atau transparansi informasi publik masih dipahami sebagai bagian dari fungsi kehumasan. Banyak informasi yang seharusnya tersedia dan dibuka kepada publik, tersembunyi rapat ibarat dokumen rahasia negara.

Read More »

Modul Bagi Badan Publik Untuk Implementasi UU KIP

Modul ini berisi 8 (delapan) sesi yang merupakan suatu kesatuan koheren, masing-masing dengan materi dengan bobot dan tingkat kesulitan yang berbeda, namun dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerimaan secara efektif bagi peserta.

Read More »

Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi

Oleh: Ignatius Haryanto Secara mendasar, informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh dana publik dalam berbagai bentuknya (hutang, penggunaan sumber daya alam, pajak, dan lain-lain). Sebagai konsekuensinya, informasi publik adalah milik publik. Dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi yang diajukan oleh Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi, terdapat 9 (sembilan) prinsip utama yang dikedepankan …

Read More »

Hak Publik Memperoleh Informasi dan Kebebasan Pers

Oleh: Ashadi Siregar Ruang hidup bagi media pers/jurnalisme secara ideal menuntut landasan nilai kebebasan pers. Secara ideal normatif, nilai ini biasa ditempatkan dalam perspektif hak azasi manusia (HAM). Platform keberadaan media jurnalisme adalah sebagai pemenuhan hak dasar warga dalam kehidupan di ruang publik (public-sphere). Karenanya media jurnalisme dihadirkan bukan untuk kepentingan jurnalis atau pengelolanya, juga bukan untuk kekuasaan ekonomi (internal …

Read More »