Home / Editorial

Editorial

Waiting for the Promises on Good Information Services By the Election Commission

KPU

The access test results by Indonesian Parliamentary Center (IPC) has opened the public view to the election Commission, the results shows how bad the public information services in election commission, the information services still under the KIP law standards. From 40 requests of information, only 7 petitions that has been served. These applications were submitted by e-mail and request orally …

Read More »

Happy Election Day! Go Vote for New President

19pemilu2014-logo

There are three momentums that attract public attention, these days. Ramadhan month, presidential election, and the last is world cup. The public option on the start of Ramadan and world cup team favourite is different. But, look at the real and virtual life, the effect of the difference, less powerful than the effects of differences in the choice of presidential …

Read More »

The New President and “Thailand-ization” of KIP Laws

111222050637-book-club-story-top

Indeed, we are need president who has vision to create a transparent government. Besides the rights, public information will ease the realization of citizen rights fulfillment on economy, social and culture. With assumption, there is a good availability and provision of public information, citizens will be triggered to get their rights. On the other hand, bureaucracy is aware in policy making …

Read More »

Keterbukaan Partai Politik, Retorika Belaka

Little_lamp_in_dark_room

Editorial. Entah, pepatah atau peribahasa apa yang pas untuk menggambarkan perilaku seperti ini; membuat aturan lalu mengkhianatinya sendiri. Kira-kira, begitulah gambaran bagi sebagian besar partai politik saat ini. Tapi sudahlah, berhalus-halus kata lewat aneka majas ala bahasa Indonesia, kadang mengalpakan kita ada makna sesungguhnya. Langsung saja, jika mengacu pada terminologi hadits, maka “munafik” adalah istilah yang tepat untuk perilaku di …

Read More »

Buka Informasi Publik Untuk Buruh Migran!

buruh migran

Hak atas informasi atau hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan infromasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi di dalam negara demokrasi memegang peranan penting dalam membangun partisipasi warga dan mendorong pemerintahan yang demokratis,  transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab. …

Read More »

Universitas Putera Batam, Di Ambang Batas Keberadaban

univ-putera-batam-ks-21-juli-2011-f-suprizal-tanjung-33-image

Sebanyak 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam, diwakilkan oleh Nampat Silangit, yang merasa bahwa nilai mata kuliah mereka telah direkayasa oleh pihak Universitas meminta pihak Universitas untuk memberi penjelasan atas nilai mata kuliah tersebut. Setelah proses perdebatan dan permintaan yang cukup panjang mengenai status informasi yang diminta oleh para mahasiswa ini, Komisi Informasi Kepulauan Riau memutuskan bahwa informasi tersebut merupakan …

Read More »

Belajar Dari Desa-Desa Di Majalengka

pendopo-majalengka

Menelusuri timur Jawa Barat, kita akan menemukan suatu daerah yang telah lama menjadi sentra penghasil atap genteng, Majalengka. Sekilas tidak ada yang istimewa dari kabupaten yang membentang dari utara ke selatan di timur Jawa Barat ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka dengan indeks 71,18 masih di bawah rata-rata IPM Propinsi Jawa Barat sebesar 73,19. Namun, jika kita telusuri lebih …

Read More »

Kepala Desa dan Lurah, Terbukalah!

Masyarakat-Desa-Fadoro-Bahili-yang-beraudiensi-ke-Bupati-Nias-Barat

Desa/kelurahan merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan birokrasi. Karena dekatnya arena, masyarakat seharusnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Di era pemerintahan modern, bukan zamannya lagi Kepala Desa atau lurah abai pada pengembangan tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Sayangnya transparansi desa/kelurahan masih menjadi …

Read More »

Mahasiswa dan Semangat Ketebukaan

Workshop Keterbukaan Informasi untuk Mahasiswa

  16 Mahasiswa yang hadir dalam diskusi “Mendorong Implementasi UU KIP di Kampus” yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sabtu (7/9/13) menuliskan, “Materi tentang UU KIP” adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Jakarta, dan Sekolah Tinggi Agama Budha (STAB) Nalanda Jakarta. Meskipun bukan mewakili gambaran seluruh …

Read More »

Saatnya Membuka Informasi Publik Dalam Pengelolaan Pasar

TA

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, lagi-lagi membuat orang tercengang. Keseriusanya menata pedagang kaki lima di Tanah Abang kini sudah mulai terlihat hasilnya. Jalan Kebon Jati yang dahulu dipadati oleh ratusan pedagang kaki lima kini terlahat bersih dan lancar dilalui sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, bahkan mobil-mobil besar. Sebelumnya banyak yang ketar-ketir atas rencana pria kelahiran solo ini untuk menata pusat …

Read More »

“Sistem Informasi” Dalam Survey Ombudsman, Perlu Dipertajam

pelayan berjalan 2

“Apakah di dalam unit layanan publik tersebut terdapat Sistem Informasi Pelayanan Publik (Baik Manual maupun Elektronik) yang memuat Standar Pelayanan unit pelayanan/kementerian tersebut?” Inilah salah satu pertanyaan yang diajukan Ombudsman saat mensurvey 18 Kementerian RI. Hasilnya? Cukup baik, ternyata 82,1 persen Kementerian menyatakan ada, sisanya 17,9 persen menyatakan tidak ada.  Mengejutkankah? Sama sekali tidak. Coba baca sekali lagi, apa yang …

Read More »

Selamat Atas Terpilihnya Komisioner KI Pusat 2013-2017

congratulation-letter-for-promotion-i5

“Selamat atas terpilihnya Komisioner baru KI Pusat,” itulah sebaris kalimat yang perlu kita sampaikan kepada tujuh komisioner baru Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) periode 2013 – 2017. Benar, ada catatan selama proses pemilihan ini, tertutupnya satu sesi penting yang perlu diketahui publik, yaitu pemilihan oleh para anggota Komisi I DPR RI, pasca uji kepatutan dan kelayakan. Namun, problem itu sesungguhnya …

Read More »