Education

Korupsi Dana BOS, Kepsek SMPN 1 Lausa Nisel Divonis 2,5 Tahun Penjara

BUI3

Siwaris Budi Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 1 Lausa Kabupaten Nias Selatan (Nisel), divonis bersalah selama 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun)penjara, karena melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolahnya senilai Rp301.371.500, di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (11/12/2013). Selain kurungan badan, Majelis Hakim yang diketuai Lebanus Sinurat juga memerintahkan terdakwa membayar denda Rp50 juta subsider 1 …

Read More »

ICW: Korupsi Pendidikan Capai Rp619,0 M di 2003-2013

duit

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama kurun waktu 2003-2013, sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp619,0 miliar telah ditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Divisi Pengawasan dan Monitoring ICW Febri Hendri mengatakan, dari jumlah tersebut, secara data tidak ada tren peningkatan tindak pidana korupsi setiap tahunnya di dunia pendidikan. Namun, meskipun data …

Read More »

Uji Akses YSKK Di 222 Sekolah: Dana BOS Sulit Diakses Warga

boy looking out a window3

Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat tertutup pada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Informasi yang disediakan sekolah maupun Dinas hanya bersifat umum atau rekapitulasi, sehingga sulit dinilai akuntabilitasnya. Demikian temuan Yayasan Satu Karsa Karya Solo dan jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS). Temuan tersebut berdasarkan uji akses informasi publik di 21 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi …

Read More »

Hakim PN Batam Kuatkan Putusan Komisi Informasi Kepri

Court

Perjuangan mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB) yang menuntut hak keterbukaan informasi mendapatkan titik terang karena hakim Pengadilan Negeri Batam memutuskan untuk menguatkan putusan Komisi Informasi (KI) Kepri dan menolak seluruh permohonan pemohon keberatan pada Kamis (21/11/2013). Di persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Merrywati, Budiman Sitorus dan Arif saat pembacaan putusan mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 02 …

Read More »

Guru-Guru Pun Belajar UU Keterbukaan Informasi Publik

GURU

Ada Kepala Sekolah Dasar yang mendadak sakit, karena gugup saat dimintai informasi soal dana Bos. Ini bukan kisah fiktif. Apalagi setelah dia tahu, bahwa di UU No. 14 Tahun 2008, menyertakan ancaman pidana. Cerita ini terjadi di Serang, Banten, dua bulan lalu. Masih di tempat yang sama, 50 lebih Kepala SD yang resah, karena akan disengketakan di Komisi Informasi. Lagi-lagi …

Read More »

Berjuang Untuk Nilai; Nilai Ujian & Nilai Transparansi

IMG_2599

Nampat Silangit, Mahasiswa UPB. Awal permasalahan yaitu tahun 2011, di awal perkuliahan di semester 5, UTS, kami mengalami perubahan sistem ujian dari tadinya secara manual essay test menjadi online. Sewaktu manual itu, ujian kami adalah essay test. tapi setelah online itu menjadi multiple choice. Saya tidak setuju dengan metode ujian secara multiple choice, karena saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum (FH). …

Read More »

Complicated Thesis Up To Drop Out Threatened Since Pushing For Transparency

IMG_2540

Dare to bear the risk, that’s James Ambarita, student who ask the information about the campus project implementation and financial reports. On 12 November 2013 ago, James came to Jakarta to tell his case the FoINI friends and the media. This is the following statement: Starting From Campus Closure Actually what we are doing is start from the conditions in …

Read More »

Pemusnahan Hasil Ujian, Langgar Permendiknas & UU Arsip

IMG_2567

Pernahkan Anda meminta nilai ujian, lalu pihak kampus mengatakan, “Sudah dimusnahkan!” Padahal, nilai tersebut menurut Anda meragukan kebenarannya. Inilah yang dialami Nampat Silangit, mahasiswa Universitas Putera Batam. Menanggapi kasus tersebut, Kepala PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Ibnu Hamad, mengatakan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional –Permendiknas No. 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif Di …

Read More »

Nampat: Saya Diperlakukan Begini. Apalagi Mahasiswa Yang Muda-Muda!

IMG_2563

Setelah selesai diskusi di Bakoel Koffie Cikini (12/11/13), siang itu kami dari redaksi kebebasaninformasi.org menghampiri Nampat Silangit, Mahasiswa Universitas Putera Batam, pemohon informasi yang di DO karena dianggap mencermarkan nama baik kampus. Btw, beberapa hari yang lalu, Mukhlisin, tim redaksi kebebasaninformasi.org mendapat telepon dari Nampat, “Saya ini korban,”  Wah, sangar kata Mukhlisin. Tetapi, setelah bertemu, Nampat, justru sangat bersahabat. Berikut …

Read More »

Berikan Sanksi, Budaya Hukum UPB Batam Rendah

law-2

Rendahnya budaya hukum ditunjukan oleh intitusi pendidikan kita. Hal ini tercermin dari keputusan Universitas Putera Batam (UPB) yang memberikan sanksi kepada 11 mahasiswanya yang mengajukan permintaan informasi mengenai lembar jawaban ujian tengah semester (UTS) semester V. Dalil UPB yang menjatuhkan sanksi dimana dua diantaranya diberhentikan (Drop Out) dari kampus yang harus dibuktikan. Pelanggaran terhadap tata tertib UPB bab IV pasal …

Read More »

Kampus UPB Batam DO Mahasiswa Pemohon Informasi

Kesewenangan

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit terganggu dengan munculnya fenomena di …

Read More »