Home / Interview

Interview

Independent Institution Shown By Budget Autonomy

IMG_7870

Information Commission continue to be encouraged to become independent institution to perform its functions maximally. During this time, this institution especially in the budget, still a part of the Ministry of Communications and Information Technology (Kemenkominfo). As a result, the institution gets a lot of obstacles. To find out how the obstacles of Information Commission which not independent in terms …

Read More »

Is the Socialization of Presidential Election by the Commission Already Maximized?

Selfie-dilarang-dibilik-suara-480x320

Independent Election Monitoring Committee (KIPP) assesses that General Election Commission (KPU) is still lacking of socialization. It was not apart from the Election Commission performance and the enthusiasm of the voters. How should the Commission and voters act on election, It is the following an interview between kebebasaninformasi.org with Chief of KIPP, Willi Sumarlin. According to KIPP, Does the Commission …

Read More »

Vision of “Information Openness” from Presidential Candidates

pilpres-2014

Here is the following interview from editorial team of kebebasaninformasi.org with the Director of Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio about Presidential Candidate who has the vision to public openness. Is there a candidate who has the vision and mission in supporting public openness? If our reference is the official of their vision- mission, then Jokowi – JK has delivered assertively …

Read More »

Silih AW: Produk Bisa Diboikot. Parpol, Kenapa Tidak?

silih agung wasesa

Selama ini, dorongan untuk transparansi partai politik (parpol), kebanyakan dilakukan melalui mekanisme UU. Setidaknya, saat ini melalui dua UU, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Partai Politik. Tapi hasilnya tidak maksimal, tetap saja parpol ogah terbuka, terutama terkait anggaran, padahal uang itu dari APBN. Berikut wawancara kami tentang fenomena perilaku partai ini bersama Silih Agung Wasesa, penulis buku Political …

Read More »

Fathulloh: KJRI Hongkong Abaikan UU KIP

Lamuk2

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Malang, Wonosobo, dan Indramayu, LAKPESDAM NU Cilacap, Infest Yogyakarta, Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah (SPPQT) Salatiga, LBH Yogyakarta, dan Jingga Media Cirebon, sejak 26 Januari 2013 telah merancang gerakan permintaan informasi publik. Bagaimana proses dan hasilnya, berikut Wawancara kami dengan …

Read More »

Nampat: Saya Diperlakukan Begini. Apalagi Mahasiswa Yang Muda-Muda!

IMG_2563

Setelah selesai diskusi di Bakoel Koffie Cikini (12/11/13), siang itu kami dari redaksi kebebasaninformasi.org menghampiri Nampat Silangit, Mahasiswa Universitas Putera Batam, pemohon informasi yang di DO karena dianggap mencermarkan nama baik kampus. Btw, beberapa hari yang lalu, Mukhlisin, tim redaksi kebebasaninformasi.org mendapat telepon dari Nampat, “Saya ini korban,” Wah, sangar kata Mukhlisin. Tetapi, setelah bertemu, Nampat, justru sangat bersahabat. Berikut …

Read More »

Kades Melung, Khoeruddin: Selapangan, Tradisi Transparansi Desa

214070_khoerudin--kepala-desa-melung_663_382

Desa Melung adalah desa di Selatan Gunung Slamet, masuk dalam wilayah kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Selain bergiat untuk menjadikan Desa Agrowisata dan Ekowisata, Desa Pendidikan dan Laboratorium Alam, Desa ini juga berupaya membangun prinsip-prinsip akuntabilitas dengan kearifan lokal dan implementasi UU KIP. Pada Juni 2013 lalu, Desa Melung memiliki seorang Kepala Desa Baru. Pak Khoeruddin, begitu warga memanggil …

Read More »

Keterbukaan Informasi, Percepat Pulihnya Kepercayaan Publik Pada MK

Yhannu3

Kasus yang menimpa Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat perhatian khusus oleh Anggota Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan. Menurutnya, fenomena kasus AM harus menjadi pelajaran bagi seluruh “aparatur hukum” bahwa keterbukaan informasi akan mempercepat “trust recovery” terhadap kinerja aparatur penegak hukum di Indonesia. Berikut petikan wawancaranya dengan tim redaksi kebebasaninformasi. Sebelumnya, apa komentar Anda terhadap frame media pada kasus AM? Media umumnya …

Read More »

Kontroversi “Inisial” Dalam Laporan Audit Kasus Hambalang

alam

Dalam salah satu versi laporan hasil pemeriksaan investigatif tahap II BPK RI tentang kasus Hambalang per Juli 2013, disebutkan 15 inisial anggota Komisi X DPR RI yang diduga terkait kasus Hambalang ini. Pertanyaannya, bagaimana posisi penyebutan inisial dalam sebuah kasus yang masih dalam proses hukum? Berikut, pendapat mantan Ketua Komisi Informasi Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih. Sebenarnya, apa latar belakang dan …

Read More »