OGP

Final Peer Review Rencana Aksi OGP 2014-2015 versi CSO

Untuk menyiapkan Rencana Aksi OGP 2014-2015, CSO Tim Inti OGI menjaring input melalui berbagai cara dan kegiatan untuk memperkaya dan mempertajam usulan yang tepat dan dapat memanfaatkan gerakan OGP untuk memanfaatkan kepentingan nasional. Proses dimulai dengan diskusi dengan aktor-aktor kunci gerakan transparansi di Indonesia dan dengan koalisi FOINI (Freedom of Information Network Indonesia) di mana seluruh CSO Tim Inti juga …

Read More »

Pengantar, Tujuh Tema Dasar KIP dan OGP

Jingga

“Kajian Malam Rabu (KLAMBU)”, begitu teman-teman pegiat FOINI menyebutnya. Diskusi ini dinisiasi oleh Bpk. Ahmad Alamsyah Saragih (mas Alam) dan beberapa pegiat FOINI lain seperti Danardono Siradjuddin (mas Danar), Bejo Untung (mas Bejo), dan Fatcurrahman (mas Fathcur). Santai tapi serius Bicara KIP dan OGP, tentu tak tuntas jika hanya dikupas dalam lingkup nasional. Kajian ini memerlukan pendalaman yang melintasi sekat …

Read More »

Catatan Penutup, Lima Agenda Utama

Seven_Network_1989

Open government merupakan suatu gejala global yang ditandai dengan pengelolaan negara yang semakin bergeser ke ruang publik. Perlahan tapi pasti pendekatan open government akan merubah status negara yang semula merupakan salah satu subyek dari tiga subyak utama demokrasi (negara, pasar dan masyarakat sipil) menjadi suatu platform besar. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi infrastruktur utama untuk menjalankan fungsi tersebut. Berbagai …

Read More »

Akuntabilitas Sosial dan CSO di Indonesia

four-hi

Model Advokasi Telah Berubah Rezim Orde Baru tidak menganut suksesi kepemimpinan politik melalui pemilihan, kecuali untuk tingkat pemerintahan terendah (desa), tapi tidak pada wilayah-wilayah urban yang dikenal dengan kelurahan. Situasi ini tak berbeda dengan apa yang diterapkan Cina pada akhir 1980an (Jun, 2012: 81).[1] Untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuatan (concentration of power) politik di luar jalur penguasa, Orde Baru menerapkan …

Read More »

Open Government & UU KIP, Urgensi Regulator Informasi

orange-5-hi

Selasa, 31 Desember 2013. Pkl: 19.00 – 21.00 WIB. Tempat: Sekretariat FOINI, Jalan Intan No. 81 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 021-75915498 Open Government & UU KIP, Urgensi Regulator Informasi UU KIP dirancang dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan: (i) membangun sistem pengelolaan dan  layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (ii) menjamin hak warga negara …

Read More »

Government 3.0: Negara Sebagai Platform

orange-4-hi

Selasa, 17 November 2013. Pkl: 19.00 – 21.00 WIB. Tempat: Sekretariat FOINI, Jalan Intan No. 81 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 021-75915498 Government 3.0: Negara Sebagai Platform Pemenangan Obama banyak mendapatkan dukungan dari industri lembah silikon. Sulit menyatakan bahwa tak ada hubungan yang kuat antara dukungan tersebut dengan pilihan skema pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam doktrin ‘pemerintahan terbuka’ …

Read More »

Transparansi Informasi dalam 3 Cara Pandang

orange-3-hi

Selasa, 17 Desember 2013. Pkl: 19.00 – 21.00 WIB Tempat : Sekretariat FOINI, Jalan Intan No. 81 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 02175915498 Rezim Hak Atas Informasi Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam article 19 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1946.[1] Majelis Umum PBB telah mengadopsinya pada 10 Desember 1948.[2] …

Read More »

Akuntabilitas Dalam Perspektif Relasi Sosial

2 hi

Selasa, 10 Desember 2013. Pkl: 19.00 – 21.00 WIB Tempat : Sekretariat FOINI, Jalan Intan No. 81 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 02175915498 Akuntabilitas Dalam Perspektif Relasi Sosial Istilah akuntabilitas, dari sisi semantik, sangat berkaitan dengan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan istilah pembukuan (Boven, 2008).[1] Penelusuran akar sejarah konsep akuntabilitas merujuk pada masa William I, suatu dekade setelah penguasaan …

Read More »

Open Goverment Transparansi, Partisipasi & Kolaborasi

1 hi

Selasa, 3 Desember 2013. Pkl: 19.00 – 21.00 WIB Tempat : Sekretariat FOINI, Jalan Intan No. 81 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 02175915498 Open Government  (Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi) Gagasan ‘pemerintah terbuka’ (open government) di Amerika Serikat menjadi isu sentral sejak Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2008. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, terminologi ini mulai mengemuka di …

Read More »

Meningkatkan Pengalaman OGP Indonesia

Di dua negara Macan Asia – Indonesia dan Filipina – OGP telah diterima baik. Di Indonesia, OGP telah menjadi bagian dari Rencana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta serta Rencana Anti-Korupsi, dan di Filipina OGP telah diadopsi dalam inisiatif strategis. Namun , di kedua negara, upaya masyarakat sipil untuk membangun kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah mengenai proses Rencana Aksi OGP …

Read More »

Framework OGP Indonesia versi Masyarakat Sipil

Indonesia telah memasuki tahapan kedua (2014-2016) dari pelaksanaan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership, OGP). Fase kedua ini sejatinya ditandai dengan 1) penguatan kerja-kerja kemitraan (strengthening the partnership) yang ditandai keterlibatan yang inklusif dari para pemangku kebijakan, dan 2) berfokus pada pendalaman (deepening) kemitraan yang substansial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan komitmen dan rencana aksi. Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan …

Read More »

Kerangka Acuan Penyusunan Rencana Aksi OGP di Indonesia Usulan Masyarakat Sipil 2014-2015

KERANGKA ACUAN (TOR) Penyusunan Rencana Aksi OGP di Indonesia Usulan Masyarakat Sipil 2014-2015 Sebagai salah satu negara pelopor OGP, Indonesia memegang peranan penting dalam menciptakan role model bagi negara-negara lain secara global, baik dalam pelaksanaan komitmen dan rencana aksi, maupun dalam pengembangan model keterlibatan masyarakat sipil (civic engagement) secara substansial dan inklusif. Untuk itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penjaringan terhadap …

Read More »