Opinion

Keterbukaan Dorong Partisipasi Pengawasan Pemilu 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dalam penyelenggaraan pemilu, diperlukan adanya kontrol atas penyelenggaraan pemilu sehingga dapat menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan merupakan fungsi kontrol yang dilembagakan atas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pemilu, pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk partisipasi warga negara atas penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan hasilnya diterima sebagai sebuah proses yang baik. Dalam riset yang dilakukan …

Read More »

Desa Wajib Terbuka

ilustrasi giriharjobahuga.blogspot.com

                            Pemerintahan Desa tetap wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi meski RUU Desa belum disahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga berwenangan untuk …

Read More »

Desa Perlu Hak Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel

pemerintahan-desa-layanan-publik

Artikel ini di bawah ini disadur dari website gerakan desa membangun. Gerakan Desa Membangun – GDM tercetus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. Kasus di Kelurahan Ceger, memberi pelajaran tentang pentingnya Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel. Mengapa Desa Harus Memiliki Haká Penganggaran? Desa atau disebut dengan nama lain, sebagai sebuah kesatuan wilayah hukum berdasar hak asal …

Read More »

Keterbukaan Pengadilan dan Akses terhadap Keadilan

Saldi Isra

Oleh Saldi Isra, Dosen Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Tidak dapat dipungkiri, salah satu langkah besar yang dimaksud adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 UUD …

Read More »

Critical Point MoU Antara KPU dan Lemsaneg

logo-pemilu-2014

Nuruzzaman Amin, Peneliti LANSKAP (Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik) Indonesia Dalam kaitan adanya nota kesepahaman antara KPU dan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), yang perlu diperhatikan adalah, pada sisi apa sehingga KPU membutuhkan kerjasama dengan Lemsaneg. Menurut KPU, hal yang akan dikerjasamakan dengan Lemsaneg adalah soal peningkatan SDM dan proteksi data pemilu. Masalah justru ada di poin kedua, yaitu …

Read More »

Relevansi KIP Bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

korupsi

Oleh: Petrus Pit Supardi Jilung, Aktivis Keterbukaan Informasi Papua Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat kaya akan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, tanpa kecuali. Salah satu Undang-Undang yang amat berpengaruh dan besar manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan akses masyarakat terhadap informasi publik yang dilaksanakan pemerintah adalah UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi …

Read More »

Memahami Anggaran Kampus, Pentingkah?

beasiswa-300x294

1. Perlukah kita tahu anggaran kampus..? Saya kira perguruan tinggi harus menjadi pelopor keterbukaan informasi. Entah kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat(publik). Apalagi undang-undang keterbukaan informasi public sudah diundangkan per 31 Juni lalu, sebagai sinyal dan pintu masuk masyarakat mengontrol Institusi publik yang didanai APBN. 2. Dalam hal ini Perguruan Tinggi menjadi bagian yang perlu menerapkan undang-undang keterbukaan informasi public. Undang-undang …

Read More »

Buah Keterbukaan Informasi

Bejo

Dalam sebuah penerbangan ke luar kota, tanpa sengaja saya berjumpa dengan salah satu mantan anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam perjumpaan singkat itu, kami berbincang tentang perkembangan implementasi UU KIP yang sudah berjalan sekitar tiga tahun. Pada akhir áperbincangan dia menyimpulkan bahwa UU KIP belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. UU KIP belum dipatuhi …

Read More »

Semangat Papua Terbuka

bejo-untung

Bejo Untung, tim redaksi kebebasaninformasi.org Kira-kira setahun setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan saya sempat bertandang ke Jayapura, Papua. Di sana saya berdiskusi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat atau FOKER LSM Papua. Dengan sangat antusias saya menjelaskan kepada mereka tentang keberadaan UU KIP sebagai perangkat hukum yang menjamin masyarakat untuk …

Read More »

Menanti Gigi Komisi Informasi

bejo-untung

Oleh Bejo Untung, Anggota Freedom of Information Networká Indonesia Komisi I DPR baru saja memilih tujuh orang anggota Komisi Informasi (KI) tingkat pusat. Ketujuh anggota KI periode 2013-2017 tersebut telah disahkan dalam sidang paripurna dan daftar namanya segera diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan. Seperti halnya komisi negara yang lain, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota KI …

Read More »

Komisi Informasi, Sepi Media?

mass-media

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan keberadaan Komisi Informasi Pusat, yang sepi senyap dari pemberitaan media, saat uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KI Pusat, pada 25 dan 26 Juni 2013. Pertanyaan yang sama, juga diajukan oleh anggota Panitia Seleksi (Pansel), saat wawancara dengan para calon Komisioner, beberapa waktu lalu. Saat itu, salah seorang Komisioner mengatakan, ôKami seperti para hakim, yang tak …

Read More »

Vakum Kewenangan Komisi Informasi

bejo-untung

Oleh: Bejo Untung Komisi Informasi Pusat (KIP) tengah mengalami kevakuman kewenangan seiring dengan berakhirnya masa jabatan tujuh komisionernya pada 2 Juni lalu. Dengan demikian KIP tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yakni melakukan penyelesaian sengketa informasi yang terjadi antara pemohon informasi dan badan publik. Kevakuman tersebut terjadi karena keterlambatan Pemerintah dalam melakukan proses seleksi terhadap komisioner KIP yang baru, periode 2013-2017. …

Read More »