Home / Press Release

Press Release

Openness Innovation 2014 election

Foto-Ilustrasi-logistik-pemilu

FOINI Release; Openness Innovation of 2014 Election as Bridge of Public Participation The openness is precondition in the management of public resources participatory and responsibly. Law No. 14 of 2008 is the legal guarantee for openness, and leadership is another factor so that the law can be effective to support openness. The initiative from General Elections Commission to publish form …

Read More »

Ironi Golkar, Partai Tua Enggan Terbuka

money4

Partai politik adalah badan publik yang berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya. Bahkan secara spesifik UU KIP mengatur informasi apa saja yang harus disediakan oleh partai politik. Tindakan pengurus DPD Golkar NTB menunjukkan betapa DPD Golkar NTB tidak mendukung perwujudan transparansi dan akuntabilitas. SIARAN PERS : 001/FOINI/I/2014 Perjuangkan Hak Informasi, Aktivis Masyarakat Sipil Digugat oleh Golkar NTB Gugatan Perdata Nomor …

Read More »

Fight Against Closedness Regime!!!

jangandiam_300

  Law No. 14 of 2008 has guaranteed all citizens of Indonesia to enjoy the right to public information, and it could be obligation by public bodies to provide public information to citizens, whether requested or not. Political parties as stated in the Freedom of Information Law is a public agency and shall provide public information under their control, even …

Read More »

FOINI Held 2014 National Meeting

FoINI3

Coalition of civil society which incorporated in the Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) will hold working meeting evaluation and preparation of work plans, on January 15th – 17th, 2014 in Jakarta. FoINI Coordinator, Budi Rahardjo, said there are three objectives of this working meeting. First, to evaluate the work plan and roadmap of FOINI which has produced in May …

Read More »

Sumatera Barat Wajib Bentuk KI Provinsi, Segera!

Sumbar

Lahirnya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi era baru keterbukaan informasi di Indonesia, namun tidak untuk Sumatera Barat.Tidak banyak yang peduli dengan isu keterbukaan informasi, padahal keterbukaan informasi publik merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Akses terhadap informasi oleh publik adalah pintu untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dan badan publik. …

Read More »

KPU & Bawaslu Harus Terbuka

kpu-logo1

Siaran Pers “Mendesak KPU dan Bawaslu Lebih Serius dan Terbuka Dalam Menangani Pelaporan Dana Kampanye” 30 November 2013 Dana kampanye seharusnya bersifat transparan dan terbuka, untuk menjamin akuntabilitas dana yang digunakan oleh peserta pemilu tidak berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang dan sumber-sumber pencucian uang. Pelajaran berharga dari penyelenggaraan Pemilu 2009 yang lalu, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pengurus …

Read More »

16 Rekomendasi Buruh Migran Untuk Pemerintah Indonesia

IMG_2720

Senin (25/11/2013) Infest, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM), Yayasan Tifa, dan Media Link mengadakan sosialisasi hasil uji informasi. Hadir dalam acara ini Alween Nusyam (Ditjen Imigrasi), Diah (Komisi Informasi Pusat), Dwi Hartanto (BNP2TKI), dan Fera Nuraini (Buruh Migran Hong Kong). Sosialisasi keterbukaan informasi publik ini mengacu pada hasil permintan informasi yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta, PSDBM, Seruni Banyumas, Jingga …

Read More »

Kampus UPB Batam DO Mahasiswa Pemohon Informasi

Kesewenangan

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit terganggu dengan munculnya fenomena di …

Read More »

Momentum Tuntaskan Pembentukan KI Kalbar

Kalbar

Pada tanggal 6 – 8 November 2013, Komisi Informasi Pusat akan melakukan penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi dan/atau mediasi ini dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat karena Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat belum terbentuk. . Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 UU No. 14 Tahun 2008, salah satu tugas Komisi …

Read More »

Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Ilustrasi Palu

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit terganggu dengan munculnya fenomena di …

Read More »