Before UU KIP

Access to Information Law in Indonesia

Josi Khatarina dan Henri Subagiyo Tulisan ini sampaikan pada acara ”Challenges and Opportunities for Freedom of Expression; an exploration of the networked communications environment in Asia”, Yogyakarta, 6 November 2007  Tuntutan masyarakat sipil untuk memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bagian dari upaya perwujudan open government di Indonesia. Konsep pemerintahan yang terbuka mensyaratkan beberapa jaminan hak publik, yaitu (1) …

Read More »

Jalan Panjang untuk Mewujudkan Kebebasan memperoleh Informasi

Sulastio untuk Diskusi KMI di Universitas Petra Surabaya pada Hari Rabu, 8 Februari 2006  Untuk mewujudkan Kebebasan memperoleh Informasi memang telah dilalui jalan panjang. Setidaknya hal tersebut dapat terlihat sejak Koalisi untuk Kebebasan Informasi yang kemudian lebih dikenal sebagai Koalisi KMI didirikan pada bulan November 2000. Koalisi ini merupakan kumpulan dari lebih dari 30 organisasi yang peduli dengan persoalan kebebasan …

Read More »

Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi

Oleh: Ignatius Haryanto Secara mendasar, informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh dana publik dalam berbagai bentuknya (hutang, penggunaan sumber daya alam, pajak, dan lain-lain). Sebagai konsekuensinya, informasi publik adalah milik publik. Dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi yang diajukan oleh Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi, terdapat 9 (sembilan) prinsip utama yang dikedepankan …

Read More »

Hak Publik Memperoleh Informasi dan Kebebasan Pers

Oleh: Ashadi Siregar Ruang hidup bagi media pers/jurnalisme secara ideal menuntut landasan nilai kebebasan pers. Secara ideal normatif, nilai ini biasa ditempatkan dalam perspektif hak azasi manusia (HAM). Platform keberadaan media jurnalisme adalah sebagai pemenuhan hak dasar warga dalam kehidupan di ruang publik (public-sphere). Karenanya media jurnalisme dihadirkan bukan untuk kepentingan jurnalis atau pengelolanya, juga bukan untuk kekuasaan ekonomi (internal …

Read More »

Keterbukaan Arsip Dinamis Dalam Menyongsong RUU KMIP

Dalam artikel ini antara lain akan dikemukakan keterkaitan antara RUU KMIP dengan produk hukum di bidang kearsipan khususnya serta perbandingan beberapa Negara yang sudah mempunyai peraturan tentang Kebebasan Memperoleh Informasi seperti USA dengan Freedom of Information Act dan Swedia dengan Freedom of Press Act yang diharapkan dapat dipadukan dengan kemungkinan pengesahan RUU KMIP di Indonesia.

Read More »

Korupsi Pemilu Di Indonesia

Buku ini sebenarnya adalah penyempurnaan dan pembaruan (update) dari buku yang pernah diterbitkan sebelumnya, Korupsi Pemilu yang ditulis Ibrahim Fahmy Badoh dan Luky Djani yang diterbitkan pada November 2005, pasca pemilu 2004.

Read More »