Sector

The Openness is the Key to Prevent the Corruption in Parliament

Korupsi.Ilustrasi

Jakarta – The Commissioner of Jakarta Information Commission, Basyarahil Farhan said, in order to minimize the corruption in parliament, one of the key is openness. He proposes each member of the parliament, both in the district and state must report their wealth annually. He argues like that when responding to the news on Kompas  Daily, Wednesday (August 13rd) which states …

Read More »

FoINI Disscussed the Information Commission from Administrative Law Expert Perspective

Untitled

Jakarta, – In order to formulate institutional study of Information Commission, Indonesian Parliamentary Center along with the Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) held a discussions series with titled “Viewing Information Commission from Administrative Law Expert Perspective”. The event which held on Wednesday, July 16th, 2014 at Akmani Hotel, Central Jakarta and attended by the Chairman of Central Information Commission …

Read More »

ICEL Perform The Information Publication of Natural Resources Management Survey

tambang_newmont_2

Jakarta,- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) push the government to publish the information that relevant to natural resources and environmental protection and management. According to ICEL Activist, Margaretha Quina, it becomes a part of manifestation of 10 Principles Rio Declaration (information access, participation, and justice on environmental) in Indonesia. This Proactive Publication was started from information that most important …

Read More »

Dana ‘Haram’ dan Transparansi Kampanye Parpol

keuangankampanye

Sistem pelaporan dana kampanye pemilihan umum saat ini dinilai hanya formalitas dan tidak mencerminkan transparansi partai politik sehingga peluang masuknya dana-dana ‘siluman’ masih amat besar. Padahal, transparansi dana kampanye parpol dan praktek korupsi dalam pemerintahan sangat berhubungan erat, kata sejumlah pakar. “Beberapa kasus korupsi yang terungkap ujungnya selalu ada kepentingan politik -yaitu kepentingan parpol- di belakangnya. Misalnya kasus Nazarudin dan …

Read More »

Supreme Court: 81 Courts have not Published the Verdict

223036220090811DS011780x390[1]

JAKARTA, – The Clerk Supreme Court, Soeroso Ono said, there are 81 courts that haven’t publicize actively the decision through verdict directory “website” of Supreme Court. “The court is not actively published this decision instead of big cities such as Jakarta and West Java,” he said in Jakarta, on Saturday (January 25th, 2014). He explained that the statement was also …

Read More »

The Absences of Parliamentary Member is Public Information that Managed by Fraction

Suratno

Absensi Anggota DPR adalah informasi publik yang sifatnya terbuka dan berada dalam tanggung jawab Fraksi-Fraksi di DPR RI, demikian dikatakan Wakil Ketua PPID DPR RI, Suratno, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary  Center (IPC), di DPR RI, kemarin (16/01). Hal ini disampaikan Suratno terkait banyaknya permintaan informasi oleh lembaga swadaya masyarakat ke PPID DPR RI tentang absensi Anggota DPR …

Read More »

Keuangan Tertutup, Sengketa Informasi Pun Tak Dihadiri

money4

Sengketa informasi antara LSM Kelompok Kerja (Pokja) 30 melawan sembilan partai politik (parpol), dilanjutkan melalui sidang yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim (4/11), hanya dihadiri lima pengurus dari sembilan parpol yang diadukan. Kelima pengurus parpol yang hadir yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nusantara (PAN), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara dari Partai …

Read More »

12 Parpol Di Samarinda Terima 988 Juta, Wajib Akuntabel

www.freepix4all.com

Sebanyak 12 partai politik di Kota Samarinda mendapatkan bantuan anggaran dengan total Rp988 juta dari pemerintah kota Samarinda, pada 2013. Demikian dilansir LKBN Antara (3/12), berdasarkan keterangan Asisten III Bidang Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Kota Samarinda, Ridwan Tassa. Tassa menjelaskan bantuan tertinggi untuk parpol berjumlah Rp178 juta dan terendah Rp 30 Juta. Menurutnya, setiap tahun terdapat perubahan dari sisi regulasi yang …

Read More »

KPU Bantu Partai Susun Laporan Rekening Kampanye

investitii1

Komisi Pemilihan Umum siap membantu peserta Pemilu 2014 menyusun laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye dan pembukuan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye. Untuk itu KPU membentuk help desk di setiap tingkatan, mulai kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat. “Partai politik yang mau berkonsultasi silakan datang ke kantor KPU setempat. Petugas di sana akan memberikan penjelasan tentang sistem dan mekanisme pelaporan dana kampanye …

Read More »

Tak Transparan, DPA Sulit Diakses

BANDUNG – Daftar pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Barat hingga kini sulit diakses. Padahal, DPA seharusnya bisa menjadi acuan dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Daerah (Perda) No 11/2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut diamanatkan adanya …

Read More »

Kontras: Akses Informasi Publik di 5 Komisi Belum Memuaskan

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan penilaian terhadap akses informasi publik di 5 komisi negara, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Ombudsman, dan Komisi Yudisial. Hasilnya, akses informasi publik di 5 komisi itu dinilai belum memuaskan. “Pertama, implementasinya belum terlalu bagus. Padahal mereka memiliki fungsi strategis terkait …

Read More »